Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Jl. Musium No. 6 Telp. (0736) 346373 Kota Bengkulu

Selasa, 11 Desember 2018

  (0736) 346373

DP3AP2KB KOTA BENGKULU ADAKAN PELATIHAN PERLINDUNGAN ANAK

  • Jumat, 30 November 2018
  • Berita Dinas
  • Oleh Penulis
  • dilihat : 19 kali

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu melalui Bidang Perlindungan Anak, hari Selasa tanggal 27 November 2018 kemarin mengadakan Pelatihan Perlindungan Anak Berbasis Konvensi Hak Anak.

Acara yang berlansung di Hotel Raffles City Kota Bengkulu ini di ikuti lebih kurang 100 orang peserta yang terdiri dari Guru PAUD, Guru Bimbingan Konseling (BK) Tingkat SMP, Forum Anak, Anak Bermasah Hukum (ABH), perwakilan dari KUA dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Bengkulu serta OPD terkait diantaranya Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Ir. H. Fachriza MM, (Asisten I) yang mewakili Walikota Bengkulu.  Dalam sambutan beliau menyataka “Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan SDM di masa depan oleh karena itu kepentingan untuk tumbuh kembang dalam kehidupan anak harus menjadi prioritas yang sangat tinggi. Dan Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan berbagai hal terkait hal ini diantaranya adanya kebijakan tentang pengaturan jam belajar bagi anak, larangan bebas merokok, kegiatan Forum Anak, Posyandu, adanya Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R) dan masih banyak lagi “ujarnya.

Sementara menurut Sekretaris DP3AP2KB Kota Bengkulu  Marsyafni, SH “Tujuan Kegiatan Pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, sehingga diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan dapat mengembangkan kebijakan dan langkah strategis dalam mengimplementasikan perlindungan anak berbasis konvensi hak anak “imbuhnya.

Untuk mewujudkan semua ini tentunya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, harus ada komitmen dan kerjasama antara Pemerintah, Guru, Orang Tua, para pemerhati Anak dan OPD yang terkait.(red:cf/ck)

 

Berita Lain